Top 6 uu koperasi pengganti uu nomor 12 tahun 1967 adalah 2022

Top 1: Perkoperasian - J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

Pengarang: dpr.go.id - Peringkat 89
Ringkasan: PERKOPERASIAN 1992 UU NO. 25, LN 1992 / NO. 116, TLN. NO. 3502, LL SETKAB : 57 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN - Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu. lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi k
Hasil pencarian yang cocok: PROFIL UU. Perkoperasian. Nomor. 25. Tahun. 1992. MENU UU ... Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ...PROFIL UU. Perkoperasian. Nomor. 25. Tahun. 1992. MENU UU ... Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ... ...

Top 2: UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian [JDIH ...

Pengarang: peraturan.bpk.go.id - Peringkat 130
Ringkasan: Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967 Pokok-Pokok Perkoperasian JudulUndang-undang (UU) tentang Pokok-Pokok PerkoperasianDitetapkan Tanggal 18 Desember 1967 Diundangkan Tanggal 18 Desember 1967 Berlaku Tanggal 18 Desember 1967 . SumberLN. 1967/ No. 23 , TLN NO. 2832 , LL SETNEG : 32 HLM FILE-FILE PERATURAN * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol download untuk mengunduh. Uji Materi Mahkamah KonstitusiBelum ada data...Kontak. Sekretariat Website JDIH BPK RI Ditam
Hasil pencarian yang cocok: Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967. Pokok-Pokok Perkoperasian. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas. Pemerintah Pusat. Nomor. 12.Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1967. Pokok-Pokok Perkoperasian. Detail Peraturan. Abstrak. Jenis. Undang-undang (UU). Entitas. Pemerintah Pusat. Nomor. 12. ...

Top 3: UNDANG - JDIH Kementerian Keuangan

Pengarang: jdih.kemenkeu.go.id - Peringkat 94
Ringkasan: Menimbang. :. a.. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; . b.. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokogu
Hasil pencarian yang cocok: bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha ... Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang ...bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha ... Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang ... ...

Top 4: PP0511981

Pengarang: jdih.setkab.go.id - Peringkat 60
Ringkasan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 51 TAHUN 1981TENTANGPENDIRIAN PERUSAHAAN UMUMPENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASIPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang � :�� a.� bahwa dalam rangka usaha pelaksanaan pembangunan. nasional seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, segenap kemampuan modal dan potensi dalam negeri harus dimanfaatkan dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing pertumbuhan, dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar golongan ekono
Hasil pencarian yang cocok: bahwa dalam rangka pengembangan keuangan Koperasi, perlu dibentuk suatu ... dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ...bahwa dalam rangka pengembangan keuangan Koperasi, perlu dibentuk suatu ... dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian ... ...

Top 5: UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian - Jogloabang

Pengarang: jogloabang.com - Peringkat 110
Ringkasan: UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penjelasan Umum UU Perkoperasian. UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN. BAB III NILAI DAN PRINSIP. BAB IV PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN. Bagian Kesatu Pendirian. Bagian Kedua Anggaran Dasar. Bagian Ketiga Perubahan Anggaran Dasar. Bagian Keempat Pengumuman. BAB VI PERANGKAT ORGANISASI. Bagian Kedua Rapat Anggota. Bagian Ketiga Pengawas. Bagian Keempat Pengurus. BAB VIII SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN. Bagian Kesatu Surplus Hasil Usaha. Bagian Kedua Defisit Hasil Usaha. Bagian Ketiga Dana Cadangan. BAB IX JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA. Bagian Kedua Tingkatan. BAB X KOPERASI SIMPAN PINJAM. BAB XI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN. Bagian Kesatu Pengawasan. Bagian Kedua Pemeriksaan. Bagian Ketiga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. BAB XII PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN. BAB XIII PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM. Bagian Kesatu Pembubaran. Bagian Kedua Penyelesaian. Bagian Ketiga Penghapusan Status Badan Hukum. Bagian Keempat Pengaturan Lebih Lanjut. Bagian Kesatu Peran Pemerintah. Bagian Kedua Gerakan Koperasi. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI. KETENTUAN PERALIHAN. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.
Hasil pencarian yang cocok: 5 Okt 2019 · Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata ...5 Okt 2019 · Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata ... ...

Top 6: Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian - Brainly

Pengarang: brainly.co.id - Peringkat 98
Ringkasan: Jawaban:UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 25 TAHUN 1992TENTANGPERKOPERASIANPenjelasan:Menimbang:a.  bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama. berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;b.  bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun m
Hasil pencarian yang cocok: Undang-undang undang-undang koperasi pengganti undang-undang nomor 12 tahun 1957 adalah​ - 22831101.Undang-undang undang-undang koperasi pengganti undang-undang nomor 12 tahun 1957 adalah​ - 22831101. ...