Bentuk partisipasi warga negara dalam penegakan norma agama

Bentuk partisipasi masyarakat kepada sesama warga negara adalah berusaha menjauhkan diri dari sikap egois atau mementingkan diri sendiri, meningkatkan kesadaran diri kita sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, bersikap toleran terhadap segala perbedaan, mematuhi dan menjalankan segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengembangkan sikap tenggang rasa kepada sesama manusia. Dengan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh kampung adat, Ricky telah menjalankan salah satu bentuk partisipasi masyarakat kepada sesama warga negara yaitu mematuhi dan menjalankan segala norma dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 

Gorontalo, DKPP – Sistem kaedah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norms), norma etika (ethical norms), dan/ataupun norma hukum (legal norms). Ketiga sistem norma atau kaedah itu tumbuh alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling lengkap dan melengkapi secara komplementer dan sinergis satu sama lain, tetapi dengan perjalanan waktu dan perkembangan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat, timbul perbenturan di antar ketiga sistem norma itu dalam praktik. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Prof. Jimly Asshiddiqie, ketika memberikan Kuliah Umum di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Jumat

(5/12/2014).

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini mengatakan bahwa gejala perbenturan antar sistem norma itulah yang direspons secara berbeda-beda oleh aliran-aliran pemikiran yang berkembang alam sejarah. Aliran positivisme Comte yang berpengaruh besar dalam sejarah pemikiran hukum dalam sejarah dengan tegas berusaha dan berhasil memisahkan sistem norma hukum dari pengaruh-pengaruh sistem agama, dan bahkan dari sistem etika. Bahkan, dalam ‘Stuffenbau theorie des recht’ (Pure Theory of Law)-nya Hans Kelsen, ditegaskan bahwa norma hukum harus dibersihkan atau dimurnikan dari aneka pengaruh sosial, politik, ekonomi, dan apalagi dari pengaruh etika dan

agama”.

Menurutnya, dalam praktik nyata, terlihat kebanyakan sarjana hukum, doktrin supremasi hukum (supremacy of law) benar-benar dipahami secara mutlak. Pemerintahan yang tertinggi adalah hukum, ‘the rule of law, not of man’. Hukum adalah panglima yang tertinggi, di atas segala-galanya. Penegak keadilan juga adalah seorang Dewi yang tidak berperasaan dan bahkan matanya ditutup, sehingga tidak dapat membeda-bedakan orang, dan tidak akan pernah memberikan tempat pada pertimbangan-pertimbangan non-hukum, termasuk pertimbangan etika ataupun agama. Pokoknya hukum sebagaimana yang dipahami oleh manusia adalah di atas segala-galanya. Norma etika ataupun norma agama sekalipun harus tetap tunduk kepada hukum, karena kedudukannya tidak di atas hukum melainkan berada di bawah norma hukum. Sebaliknya, cara pandang demikian itulah yang tidak dapat diterima oleh para agamawan dan para rohaniawan, yang tentu saja selalu akan menganggap norma agamalah yang paling tinggi. Hukum tidak boleh bertentangan dengan etika, dan etika juga tidak boleh bertentangan dengan keimanan yang bersifat mutlak dalam beragama. Pendek kata, etika dan apalagi hukum duniawi mana boleh

bertentangan dengan agama.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum dan Ketatanegaraan ini juga mengingatkan bahwa masalah sekarang di zaman pasca modern dewasa ini, kenyataan hidup menunjukkan dimana-mana di seluruh dunia pemikiran dan praktik keberagamaan mengalami perkembangannya sendiri yang membuat pemahaman konvensional tentang pola-pola dan dimensi hubungan antara agama dan negara, serta hubungan antara norma-norma agama, etika, dan hukum  juga mengalami perubahan yang sama sekali berbeda dari masa-masa sebelumnya. Agama, etika, dan hukum tentu harus dibedakan dan tidak boleh dipahami secara tumpang tindih dan

campur-aduk.

“Tetapi untuk memisahkan ketiganya secara kaku juga terbukti tidak tepat. Sekarang sudah banyak ahli yang membedakan antara pengertian negara dengan ‘publik’, antara lembaga negara dengan lembaga publik, antara kepentingan negara dengan kepentingan publik sebagai hal-hal yang mesti dibedakan. Karena itu, pengertian agama negara yang dipandang tidak relevan lagi di zaman sekarang, diganti dengan wacana agama publik (public religion) yang dapat dipahami pengaruhnya yang kuat dalam kehidupan publik meskipun bukan agama negara. Bahkan jika dikaitkan dengan tesis-tesis Marxisme yang meniadakan peran Tuhan, atau sekularisme ekstrim yang mengesampingkan peran Tuhan dalam kehidupan bernegara, positivisme Comte yang meniadakan peran agama yang penuh dengan mitos-mitos yang dianggap tidak dapat diandalkan untuk memberikan solusi konkrit bagi kehidupan, atau aliran-aliran pemikiran filsafat lainnya, semua tidak dapat menolak kenyataan muncul berkembangan pelbagai gejala spiritualisme dalam bentuk-bentuk baru, kesadaran keagamaan yang terus meningkat dimana-mana, dan bahkan semua pemeluk agama dewasa ini sedang dihinggapi

antusiasme-antusiasme baru dalam mempraktikkan kepercayaan agamanya masing-masing.” jelas dia.

“Di pihak lain, praktik-praktik hidup beretika yang sebagian besar dikembangkan dari nilai-nilai keagamaan yang diyakini masyarakat dan temuan-temuan ilmiah tentang kemuliaan hidup yang diidealkan dalam kehidupan bersama masyarakat juga semakin berkembang dan diidealkan dimana-mana diseluruh dunia. Semua ini membuat orang mulai kembali menyadari penting mengadakan penyesuaian dengan melihat pola hubungan baru antara sistem norma agama, norma etika, dan norma

hukum. 

Maka melalui pelbagai kesempatan saya selalu menawarkan perspektif baru bahwa hubungan antara hukum dan etika bukan lagi bersifat vertikal atas-bawah. Masalah kita bukanlah mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah antara norma hukum itu dengan norma etika, dan agama. Hubungan yang tepat di antara ketiganya justru bersifat ‘luar-dalam’, bukan ‘atas-bawah’. Dalam pola hubungan pertama ini, yaitu hubungan ‘luar-dalam’ dapat diibaratkan laksana nasi bungkus. Hukum itu adalah bungkusnya, sedangkan nasi beserta lauk pauk yang ada di dalamnya adalah etika, tetapi segala zat protein, vitamin, dan sebagainya yang terkandung di dalam makanan berbungkus itu adalah intinya, yaitu agama. Ini dapat disebut sebagai pola hubungan pertama. Hukum adalah jasad, tubuh, atau struktur. Sedangkan rohnya, jiwanya, isinya adalah etika. Tetapi roh itu pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan, dan karena itu inti dari segala esensinya adalah norma agama.” pungkas Ketua Dewan Penasehat ICMI

ini. (ry/dw)

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan  atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009).

Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya.

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umumy yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manivestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat).

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Meminjam tulisan muh Isnaini, Eep Saefulloh Fatah mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Jika dilihat faktor penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya ada beberapafaktor. Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti pada hari pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Termasuk kendala pekerjaan sehari-hari pemilih sehingga menghalanginnya untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti misalkan warga Kabupaten Kulonprogo yang bekerja diluar negeriatau luar daerah(merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi.

Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Beredarnya berita negatif yang menerpa para wakil rakyat, yang notabene adalah para politisi, sedikit banyak berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pemilu.  Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Kedua faktor sosialisasi; Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini di sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur,  pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh stakehoolder untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputasr pemilu secara massif.

Ketiga faktor administrasi; adalah faktor yang berkaitan dengan aspek adminstrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun  belum tercatat dalam DPT dengan syarat hanya di alamat sesuai dengan KTP.  Menjadi persolan jika tidak mempunyai KTP.

Faktor lainnya yang tidakkalahmenentukan adalah keakuratan data pemilih atau data kependudukan. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat partisipasi diukur dengan melihat jumlah kehadiran pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Jika validitas DPT rendah atau ada banyak data ganda, tidak valid maka otomatis banyak warga terdaftar yang tidak hadir. Terjadinya data ganda dalam DPT mempengaruhi tingkat partisipasi.

Contohnya adalah warga Sentolo yang secara de jure masih tercatat sebagai warga Sentolo, tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Sentolo. Atau seorang warga Sentolo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya. Ada warga yang memiliki dua identitas dan tinggal di dua wilayah berbeda dan terdaftar di dua tempat tersebut. Para petugas PPDP/Pantarlih juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara de jure tercatat, dan keluarga juga tidak merekomendasikan untuk dicoret.

Bahwa partisipasi dipengaruhi oleh keakuratan data kependudukan dapat dilihat dalam metode pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara de facto menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode de jure. Dibawah ini adalah data tingkat partisipasi pemilih pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, 2009, 2014 beserta Pilkada 2006 dan 2011

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerinta dengan melibatkan stakeholder  berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai proses demokratisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak semata-mata tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai poliitik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Meminjan tulisan muh Isnaini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat.

1.    Pendidikan Politik Rakyat

Motivasi memilih atau tidak memilih tersebut lebih cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat. Istilah pendidikan politik sering disamakan dengan istilah political socialization, yang secara harfiah bermakna sosialisasi politik. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

2.        Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan /mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh karena itu maka untuk mencapai tujuannya tersebut maka partai politik memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:

  1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akkan hak dan kewajibanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan keatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
  3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
  4. Partisipasi warga negara indonesia.
  5. Rekruitmen plolitik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaran dan keadilan geneder.

Wallahualam bi sawabb....