Alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan berdampak negatif yaitu pada

04 May 2017, 14:39 WIB - Oleh: Newswire

kkp.go.id Ilustrasi: Nelayan menggunakan cantrang.

Kabar24.com, MEULABOH - Pelarangan penggunaan alat tangkat berdampak jerat hukum bagi para nelayan. Hal itu antara lain menimpa enam nelayan di Kabupaten Aceh Barat.

Terkait hal itu, Komunitas Nelayan Tradisional (Kontan) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh meminta Kejaksaan menghentikan proses hukum enam nelayan yang ditangkap karena diduga menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Koordinator Kontan Aceh Barat Indra Jumpa, di Meulaboh, Kamis (4/5/2017), mengatakan, nelayan mestinya bukan dihukum melainkan didampinggi sesuai surat edaran Kementrian Kelautan dan Perikan (KKP) nomor B.1/SJ/PL.610/2017 tentang pendampingan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Baca Juga : Indonesai Belum Fokus Garap Potensi Jumbo di Lautan

"Pemerintah pada 2017 telah mengeluarkan surat edaran kewajiban kepala daerah serta unit pelaksana teknis mengambil langkah pendampingan terhadap nelayan selama enam bulan sejak edaran tersebut dikeluarkan, kenapa nelayan ditangkap," katanya.

Petunjuk dalam eradaran tersebut memerintahkan Gubernur/Bupati maupun pelaksana teknis pengelola sektor kelautan membentuk kelompok kerja penangganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementian/lembaga terkait.

Kemudian merelokasi daerah penangkapan ikan, mempercepat proses perizinan Alat Tangkap Ikan (API) yang di izinkan, memfasilitasi pelatihan penggunakaan API pengganti, tidak menerbitkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) baru untuk API yang dilarang.

Baca Juga : Organisasi Pengingkar Pancasila Harus Dibubarkan

Indra Jumpa menyampaikan, sejak edaran tersebut dikeluarkan pemerintah pusat, artinya semua pihak diminta untuk menaati aturan yang sudah diterbitkan pemerintah dan menyerahkan kewenangan sesuai petunjuk aturan itu terkait proses penyelesaiannya.

"Sesuai prosedur sudah jelas, selama proses penggantian alat tangkap nelayan itu dibina, bukan ditangkap. Atas dasar hukum ini kami nelayan tradisional mendesak pihak Kejaksaan Negeri Meulaboh Aceh Barat menghentikan proses hukum," tegasnya.

Polisi Pengairan Polda Aceh menangkap nelayan bersama enam unit armada dan alat tangkap di perairan laut Aceh Barat pada 28 Maret 2017. Para nelayan itu diduga menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga : Jangan Tanya Kapan KTP Selesai

Setelah penetapan sebagai tersangka, kasus tersebut sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan nelayan saat ini menjadi tahanan Kejaksaan. Para nelayan tersebut mendapat pendampingan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pos Meulaboh.

"Sebagai kuasa hukum, kami mendesak pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat untuk menghentikan penuntutan terhadap enam nelayan dan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penuntutan," kata Koordinator YLBHI Pos Meulaboh, Herman.

Ia menilai penangkapan dan penetapan sebagai tersangka enam orang nelayan tersebut merupakan tindakan unprosedural dan bertentangan dengan hukum serta rasa keadilan, sebab ada dasar hukum bisa membebaskan nelayan dari semua tuntutan, kata Herman didampinggi LSM dari KPW SMUR Aceh Barat serta sejumlah perwakilan nelayan.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Source: Antara

Editor: Saeno

home

bisnis

Sejumlah nelayan saat melakukan bongkar muat ikan hasil tangkapan, di Pangkalan Pendaratan Ikan Amagarapati Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 24 Desember 2016. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, banyak nelayan tradisional dan modern memilih untuk tidak melaut. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Destructive Fishing Watch Indonesia Muhamad Arifudin mengatakan, ada perbedaan karakteristik penggunaan alat tangkap yang tak ramah lingkungan di Indonesia. Penggunaan alat tangkap tak ramah ini berkaitan dengan ketimpangan ekonomi di tingkat nelayan.

"Penggunaan trawl dan cantrang itu di Jawa saja, yang (daerah) lain itu beda," kata Arifudin saat ditemui di @america, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Baca: Menteri Susi Selidiki Pemain Curang Kapal Penangkap Ikan

Arif menuturkan, di wilayah Indonesia barat selain di Jawa, seperti Natuna, nelayan cenderung menggunakan bius dibandingkan cantrang. Ini berkaitan dengan permintaan ikan segar yang tinggi dari Hong Kong dan Cina. Permintaan yang tinggi ini juga membuat bahan baku bius untuk ikan, diduga pula merupakan hasil selundupan dari kapal-kapal Hong Kong yang berlabuh ke Natuna.

Baca: Menteri Susi Senang Nelayan Semakin Mudah Tangkap Ikan

Di Indonesia bagian tengah, nelayan cenderung menggunakan bom dibandingkan bius. Hal ini didorong oleh permintaan pasar lokal yang memang sangat gemar memakan ikan. Bahan baku bom sudah ada di Sulawesi sejak sekitar 1965, tapi sampai sekarang belum bisa diputus mata rantainya. Diduga bahan baku bom ini berasal dari Malaysia lalu masuk ke Tarakan, kemudian ke Pare-Pare lalu ke Makassar. Setelah dari Makassar baru menyambar ke wilayah-wilayah lainnya. Sedangkan di Indonesia bagian timur, nelayan cenderung menggunakan mesiu karena di sejumlah daerah ditemukan sejumlah bom sisa perang dunia II. "Material bom ini ada di kedalaman laut yang tak terlalu dalam, bisa dijangkau," ujar Arif.

DIKO OKTARA

Atas: Ledakan dari bom rakitan yang digunakan untuk memancing di Pasifik Barat. Foto © Wolcott Henry 2005 / Lynn FunkhauserTengah: Karang yang hancur karena ledakan penangkapan ikan. Foto © Wolcott Henry 2005 / Marine Photobank

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki laut yang dapat dikelola sebesar 5.8 juta km² dan memiliki potensi serta keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Perikanan, salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional serta sumber mata pencaharian nelayan, perlu dipertahankan keberlanjutannya. Bukan sekedar tingkat penangkapan perikanan, namun juga aspek-aspek lain seperti ekosistem, struktur sosial ekonomi, komunitas nelayan dan pengelolaan kelembagaannya.

Pengembangan perikanan haruslah mempertimbangkan bio-technico-socio-economic approach yaitu secara biologi tidak merusak atau mengganggu kelestarian sumber daya ikan, secara teknis alat tangkap harus efektif untuk dioperasikan, secara sosial alat tangkap dapat diterima oleh masyarakat nelayan, secara ekonomi harus menguntungkan.

Adapun alat penangkap ikan yang dilarang menurut peraturan perundangan :

UU No. 45 Tahun 2009

Bahan peledak
Bahan Kimia (contoh: Potasium Sianida)
Bahan Biologis (contoh: racun tumbuhan)
Alat, cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan (contoh: setrum)

Permen KP No. 2 Tahun 2015

Pukat Hela (trawls)
Pukat Tarik
Lampara, Dongol, Cantrang, Payang

Permen KP No. 71 Tahun 2016

Pukat Hela
Pukat Tarik
Perangkap (Aerial dan Muro Ami)

Namun apalah arti diterapkannya kebijakan jika pelaku utama kebijakan tersebut tidak mengerti sepenuhnya mengapa kebijakan tersebut dibuat?

Oleh karena itu, langkah utama haruslah dengan dilakukan pencerdasan terhadap masyarakat nelayan tentang keberlanjutan ekosistem laut, meliputi tingkat dan teknik penangkapan, ukuran ikan layak tangkap, keragaman spesies tangkapan, dan pemahaman tentang ekosistem bawah laut.

Alat Penangkapan Ikan yang tidak ramah lingkungan antara lain :

Bom
Potasium Sianida
Setrum
Pukat Harimau
Cantrang
Perangkap ikan peloncat (Aerial traps)

Kriteria Alat Penangkap Ikan yang Ramah Lingkungan (berdasarkan Code of Conduct for Responsible Fisheries, FAO 1995) :

Selektivitas Tinggi
- Diupayakan hanya menangkap ikan target
Tidak Merusak Habitat
- Alat tangkap tidak merusak habitat, tempat tinggal dan perkembangbiakan ikan
Aman Bagi Nelayan
- Alat tangkap tidak membahayakan pemakai
Menghasilkan Ikan Bermutu Baik
- Ikan yang ditangkap dalam keadaan hidup/segar
Produk Tidak Membahayakan Kesehatan Konsumen
- Ikan yang ditangkap aman dimakan, tidak menyebabkan gangguan kesehatan
Hasil Tangkapan Sampingan Rendah
- Hasil tangkapan sampingan kurang dari 3 jenis dan berharga tinggi
Memberikan Dampak Minimum Terhadap Biodiversity
- Alat tangkap aman bagi keanekaragaman sumberdaya hayati
Tidak Menangkap Spesies Yang Dilindungi
- Alat tangkap tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau yang terancam punah
Diterima Secara Sosial
- Tidak bertentangan dengan budaya setempat, dan peraturan yang ada

Kondisi lautan yang baik juga berdampak pada hasil penangkapan yang baik pula. Maka dari itu, nelayan juga harus menjaga laut dari pencemaran dengan memulai kebiasaan penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan.